Erick Beberkan Asal Mula Depo BBM Plumpang Diserbu Penduduk

Menteri BUMN Erick Thohir dalam penyerahan pengelolaan Asset perkara Jiwasraya dan Asabri di Gedung Kejaksaan Agung, Senin (6/3/2023). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan awal mula area di sekitar Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) atau Depo BBM Plumpang, Jakarta Utara, tiba-tiba menjadi padat pemukiman penduduk.

Erick menceritakan, awal mula Depo BBM Plumpang dibangun PT Pertamina (Persero) pada 1972, jarak area penyangga (buffer zone) atau jarak aman antara depo dan daerah pemukiman masih sangat aman, karena masih sepi penduduk. Namun, pada 1987 terlihat area pemukiman warga semakin merapat ke area depo BBM Pertamina.

Fenomena ini semakin membesar, hingga pada 2023 pemukiman warga berimpitan dengan area pipa penyaluran BBM ke Depo Plumpang ini.

“Pada tahun 1972 jaraknya (antara pemukiman dan depo) itu memang sudah sesuai, tapi di tahun 1987 sudah mulai masuk kedekatan itu. Kalau kita lihat di 2023 itu sudah berimpit, bahkan mungkin Pimpinan (Komisi VI DPR RI) pernah lihat foto-foto beredar, sebuah pipa dekat dengan dapur daripada penduduk,” ungkapnya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VI DPR RI, Senin (20/03/2023).

Erick menuturkan, pada awal 1971 Pertamina membeli lahan dari PT Mastraco seluas 153,4 Hektar (Ha) yang merupakan lokasi untuk pembangunan Depo BBM Plumpang. Pada 1974 Depo BBM Plumpang beroperasi dengan total kapasitas tangki penyimpanan BBM saat ini telah mencapai 324.535 kilo liter (kl) atau 15% suplai kebutuhan BBM nasional.

Pada 1976 Pertamina diberikan Surat Keputusan (SK) Pemberian Hak dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk digunakan sebagai keperluan pembangunan instalasi minyak.

Kondisi saat ini, lanjutnya, tanah seluas 71,9 Ha dikuasai Pertamina, namun sayangnya sekitar 81,6 Ha lainnya dikuasai penghuni tanpa hak. Berdasarkan hasil inventaris oleh PT Surveyor Indonesia tahun 2017, area yang dikuasai penghuni tanpa hak tersebut telah mencapai 34.707 orang dengan 9.234 Kepala Keluarga (KK).

“Tentu apa yang terjadi hari ini kita hanya bisa memproteksi di area A (dikuasai Pertamina) dan B sampai D (penghuni tanpa hak) itu sudah seluruhnya penduduk tinggal. Apalagi, di tahun-tahun 1998 ketika kita saat reformasi, nah itu terjadilah penggunaan lahan (oleh penduduk),” tuturnya.

“Jadi, kalau ditanya apakah lahan Pertamina? ini lahan Pertamina, tapi isunya bagaimana kita menyelesaikan lahan ini,” ucapnya.

Oleh karena itu, menurutnya pihaknya telah menyiapkan rencana jangka pendek, menengah, dan panjang.

Erick menyebut, untuk jangka pendek, pihaknya menyiapkan area penyangga (buffer zone) Depo BBM Plumpang dengan jarak aman 52,5 meter. Padahal, lanjutnya, rata-rata internasional jarak aman bisa mencapai 500 meter.

“Oleh karena itu buffer zone yang diusulkan ada kanal air untuk mengurangi ada hal-hal yang tidak diinginkan. Ini yang kita lakukan sementara,” ucapnya.

Namun, untuk pembahasan berikutnya, Erick meminta Pimpinan Rapat Komisi VI DPR agar pembahasan dilakukan tertutup.

Seperti diketahui, pada 3 Maret 2023 pukul 20.20 WIB malam, telah terjadi insiden kebakaran di Depo BBM Plumpang, Jakarta Utara. Berdasarkan data Pertamina, hingga Kamis (16/03/2023), insiden ini menyebabkan 25 orang meninggal dunia.

Depo BBM Plumpang merupakan salah satu objek vital nasional karena memasok BBM ke 790 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang tersebar di 19 Kabupaten/Kota.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*