Basuki Bersih-bersih PUPR, Pejabat Rangkap Jabatan Disikat!

Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono, dalam dalam Pelaksanaan The Kick-off Meeting of the 10th World Water Forum sekaligus the First Stakeholder Consultation Meeting pada Rabu (15/2/2023). (Tangkapan Layar Youtube KemenPUPR)

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono ternyata sudah mencopot 5 orang pejabat di Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) yang merangkap komisaris di Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Hal ini akibat dari adanya temuan KPK awal Februari 2023 lalu.

“Udah ditarik, dulu ditugasi sekarang kalau gak boleh, sudah tidak ditugaskan kembali di BPJTnya.” kata Sekjen Kementerian PUPR Zainal Fatah di Jakarta, (20/3/2023).

Ia menjelaskan bahwa beberapa pejabat ada yang sudah pensiun, sehingga memang tidak perlu dibebastugaskan. Namun ada juga yang dibebastugaskan baru-baru ini.

“Beragam, ada yang sudah sebelum berita keluar, ada yang ketemunya belakangan ya. 5-5nya udah (bebas tugas),” kata Sekjen PUPR yang juga rangkap jabatan dengan Komisaris Utama Jasa Marga itu.

Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi, Pahala Nainggolan, mengungkapkan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono akan mencopot 5 orang pejabat di Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) yang merangkap komisaris di Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

Pahala menjelaskan, ini sebagai imbas dari adanya kerawanan tata kelola penyelenggaraan proyek-proyek jalan tol di Indonesia pada era Presiden Jokowi, dan menjadi potensi kerugian negara bila tak segera dibenahi karena adanya konflik kepentingan.

“BPJT itu kan dia mengawasi semua perusahaan yang mengoperasikan jalan tol. Nah 5 orang orang BPJT ternyata komisaris di perusahaan jalan tol. Lah, kita bilang gimana gitu, pak menteri sudah setuju copot itu semua yang 5,” kata Pahala di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (9/3/2023)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*